Reza sulrahman: Agustus 2011

Kamis, 04 Agustus 2011

( judul Tesis: Reza sulrahman, SH ) : Implementasi Asas Praduga tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Indonesia

Sejauh mana konsep praduga tak bersalah dapat diterima atau dilimitasi sehingga dapat memenuhi ekspektasi keadilan baik tersangka/terdakwa maupun masyarakat (korban) tanpa harus ada salah satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil.
Secara implisit dari sudut pandang UUD 45 prinsip tersebut mengandung sifat contradictio in terminis karena mengandung prinsip impartial trial bagi tersangka/terdakwa, akan tetapi sekaligus juga mengandung prinsip unfair and partial trial terhadap pihak korban kejahatan.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,[1] yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.